Museum Fatahillah bekas kantor pemerintahan Belanda di masa Kolonial telah banyak diketahui. Namun sebagai bekas Gedung Pemprov Jawa Barat justru belum banyak diketahui.
Bangunan bersejarah seperti ini pastinya punya sejarah panjang. Terlebih menjadi asal usul berdirinya sebuah kota yang kini menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian nasional. Walaupun sejatinya bukan yang pertama tapi semua orang menganggap bahwa pusat pemerintahan Batavia awalnya di sini. Namun kadang ada saja sejarah terlewatkan di tempat ini.
Sudah mahfum bahwa bangunan yang punya nama resmi Museum Sejarah Jakarta itu dulunya merupakan kantor pusat pemerintahan Batavia. Bahkan di tahun 1600-an daerah itu merupakan pusat Kota Batavia. Gedungnya sendiri sempat digunakan sebagai kantor pemerintahan di era Hindia Belanda (mulai 1800) sebelum pindah ke lokasi di Jalan Merdeka Selatan sekarang.
Gedung ini bahkan dilengkapi dengan penjara bawah tanah. Tercatat Pangeran Diponegoro pernah ditahan di sini. Sebelum akhirnya diasingkan ke Makassar. Fungsi rumah tahanan di sini berakhir setelah pemerintah Kolonial membuka penjara baru di daerah Glodok. Hingga akhirnya gedung ini difungsikan sebagai gedung pemerintah provinsi Jawa Barat. Inilah yang nggak banyak diketahui. Kok pernah ya kantor Pemprov Jawa Barat di Jakarta, bukan Bandung?
Bukan Gedung Balai Kota Pertama
Museum Fatahillah atau resminya bernama Museum Sejarah Jakarta sebenarnya bukanlah gedung balai kota pertama. Justru gedung pertama dibangun di sebidang tanah sebelah timur Sungai Ciliwung. Lokasinya masih menjadi misteri hingga kini. Apalagi Sungai Ciliwung alirannya terpisah menjadi dua yakni Sungai Ciliwung di Gunung Sahari dan satunya lagi di Harmoni hingga kawasan Glodok. Meski sama-sama muara di Laut Jawa.
Gedung balai kota pertama yang lokasi pastinya masih misterius ini dibangun pada 1 Juli 1620. Berupa gedung dua lantai dimana lantai satu sebagai ruang sidang dewan pemerintahan dan lantai 2 sebagai tempat ibadah. Tak ada dokumentasi pasti. Makanya lokasinya pun bikin penasaran.
Tanggal 27 April 1626 Gedung Balai Kota baru dibangun oleh G.J. Pieter de Carpentier (1623-1627) menggantikan bangunan pertama. Gedung ini di lokasi museum sekarang. Disini jadi lokasi pengaturan pemerintahan, dewan yatim piatu, penjara, dan sempat dipakai menjadi gereja di hari minggu saat gereja terbakar akibat serangan dari Kerajaan Mataram.
Tahun 1641 dibuat Spinhuis atau penjara untuk wanita yang melakukan tindak prostitusi, pertengkaran dengan pasangan, perbuatan keji terhadap para budak dan lainnya. Mereka dikurung dan diwajibkan memintai benang sebagai ganti biaya hidup mereka.
1706-1707 pelaksanaan pembangunan gedung Balai Kota ke-3 yang sekarang masih jadi bangunan museum. Pada 25 Januari 1707 pemasangan batu pertama oleh Petrolima Wilhelmina, Putri tunggal Gubernur Jenderal. Tahun 1710 penjara lama dibangun mendapat perbaikan di pintu-pintu ruang penjara dan menuju halaman tempat penjara.
Tahun 1741 lonceng pertama mengalami keretakan sehingga harus diganti dengan lonceng baru. Lonceng ini masih ada hinggak sekarang. Di atas lonceng ini terdapat tulisan ” So Dea Gloria – Johannes Reynhard Lempke Bannkoper – Schlagor Anno Batavia 1742″. Lempke adalah pandai besi di perkampungan tukang dari 1731 – 1751.
Museum Fatahillah Di Era Hindia Belanda
Korupsi akut dan berbagai permasalahan akhirnya membuat VOC bangkrut di tahun 1799. Masuk tahun 1800 adalah era baru di Batavia dan Kepulauan Nusantara pada umumnya. Dimana Kerajaan Belanda memegang kendali langsung atas tanah jajahannya. Melalui Pemerintah Kolonial Hindia Belanda.
Tahun 1808 Gubernur Jenderal Daendles memulai proses pemindahan pemerintahan kota secara definitif ke Weltevreden setelah Grote Huis selesai dibangun pada 1828. Kantor pengadilan tinggi pindah dari Balaikota ke Gedung Baru di Waterlopen. Tahun 1848 hakim pengadilan mendapat gedung sendiri di samping gedung tersebut.
Meski gedung pengadilan pindah, eksekusi mati tetap diadakan di Stadhuis hingga 1896 dengan eksekusi terakhir adalah penggantungan Tjoen Boen Tjong, seorang penjarah keturunan Tionghoa. Di era ini pula Diponegoro sempat ditahan di sini sebelum diasingkan ke Makassar.
Penjara Staadhuis (Balaikota) ditutup pada tahun 1848 setelah penjara baru di Glodok yang dibangun pada tahun 1847 selesai. Lokasi penjara ini sebelah timur Molenvliet yang kemudian dikenal dengan Penjara Glodok. Sekarang sudah berubah fungsi menjadi Pasar Glodok. Menjual barang-barang elektronik.
Gedung Balaikota menjadi Residenti Kantoor di masa Raffles dan penjajahan Inggris yang singkat (1816-1905). Tahun 1905 Dewan pemerintahan Kotapraja bersidang di Balaikota sebelum mereka pindah ke Gedung baru di Jalan Merdeka Selatan di 1919. Gedung ini sekarang jadi Balai Kota Jakarta, tempat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta berkantor.
Dua tahun sebelumnya (1917) Pompa Air yang berada di lapangan belakang penjara diganti dengan sumur yang masih terlihat hingga sekarang. Pada saat yang sama lantai halaman yang dulu dibuat dari batu bata diganti dengan batu alam berwarna abu-abu.
Sempat di Jadi Gudang Logistik di Masa Pendudukan Jepang dan Kantor Gubernur Jawa Barat
Tahun 1925 Pemerintah Kolonial Belanda menyatukan wilayah Banten, Batavia, Cirebon dan Priangan menjadi karesidenan (Provinsi) Jawa Barat. Untuk mengisi kekosongan setelah pemindahan Balaikota dan segala perangkatnya ke gedung yang lebih baru, gedung ini dijadikan Kantor Gubernur Jawa Barat (Gouveneurs Kantoor).
Namun sayangnya fungsi sebagai Kantor Gubernur Jawa Barat hanya berlangsung hingga tahun 1942. Ketika Jepang mulai berkuasa menggantikan Kerajaan Belanda, Provinsi Jawa Barat dibubarkan dan dikembalikan ke sistem residen. Tulisan Gouveneurs Kantoor dihapus menggunakan cat. Sedikit sekali catatan sejarah tentang penggunaan gedung ini di masa penjajahan Jepang. Kecuali hanya sebatas Pusat Logistik Tentara Kekaisaran Jepang. Dokumen-dokumen di masa ini telah dimusnahkan oleh pihak Jepang.
Setelah Kemerdekaan Indonesia, gedung ini kembali menjadi Kantor Gubernur Jawa Barat sekaligus Markas Komando Militer I Kota sampai dengan tahun 1961.
Ditetapkan Sebagai Cagar Budaya dan Museum Sejarah Jakarta (Museum Fatahillah)
Di masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin, gedung ini ditetapkan sebagai bangunan Cagar Budaya di tahun 1970. Pada tanggal 31 Maret 1974 dijadikan Museum Sejarah Jakarta. Meski merupakan nama resmi namun kebanyakan orang justru mengenal Museum Sejarah Jakarta sebagai Museum Fatahillah. Entah atas dasar apa penamaan tersebut.
Namun bisa jadi penamaan Museum Fatahillah masih berkaitan dengan hari lahir kota Jakarta pada tanggal 22 Juni 1957. Ketika itu Fatahillah dari Kerajaan Demak menyerbu Sunda Kalapa yang ketika itu masih menjadi bagian dari Kerajaan Sunda dibawah kekuasaan Sri Baduga Maharaja (banyak orang mengenalnya sebagai Prabu Siliwangi).
Pasukan Fatahillah yang berkekuatan gabungan dari kerajaan Cirebon dan kerajaan Demak berhasil menaklukkan Sunda Kalapa. Padahal Sri Baduga Maharaja telah meminta bantuan Portugis untuk membantu mengamankan Sunda Kalapa dari serangan Kerajaan Demak. Mendapatkan kemenangan besar hingga akhirnya merubah nama Sunda Kalapa menjadi Jayakarta, yang artinya Kemenangan besar. Disini juga Fatahillah mendapat sebutan Pangeran Jayakarta.
Mengapa Gubernur Jawa Barat Sempat Berkantor di Sini?
Ibukota Provinsi Jawa Barat sejatinya adalah Bandung. Otomatis pusat administrasi provinsi berada di sana. Namun mengapa sebelum tahun 1961 Gubernur Jawa Barat justru berkantor di Jakarta? Dan menempati ex-Gedung Balaikota di era VOC yang sekarang dikenal sebagai Museum Fatahillah (Museum Sejarah Jakarta) ? Gedung ini menjadi gedung Pemprov Jabar.
Memang benar sejak dulu Bandung telah ditetapkan sebagai ibukota provinsi Jawa Barat. Namun Jakarta belumlah jadi provinsi tersendiri seperti sekarang. Jadi masih merupakan Distrik Kotapraja yang jadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Makanya dulu Jakarta sempat dikepalai oleh Walikota. Nah atas dasar itulah administrasi Jawa Barat sempat berada di Jakarta dan menempati bangunan Museum Fatahillah sekarang.
Setelah Jakarta ditetapkan sebagai Daerah Khusus Ibukota (DKI) dan menjadi provinsi tersendiri, barulah administrasi Jawa Barat beserta seluruh perangkatnya pindah ke Bandung. Menempati Gedung Sate hingga saat ini.
Peninggalan Sultan Agung di Museum Fatahillah
Meski memerintah di Kerajaan Mataram yang berkedudukan di wilayah Yogyakarta sekarang, ternyata Sultan Agung Hanyokrokusumo punya jejak penting di Batavia. Hal ini tentu saja lewat kisah serangan kerajaan Mataram atas keduduka VOC di Batavia tahun 1628 dan 1629. Dua kali serangan ini dilatarbelakangi keinginan mempersatukan tanah Jawa dan hendak mengusir kedudukan asing (VOC).
Sultan Agung sangat menentang VOC terutama praktik monopoli perdagangan yang sangat menyengsarakan rakyat. Serangan pertama terjadi tahun 1628 menggunakan taktik wabah penyakit seperti ketika menaklukkan Surabaya. Namun sayang karena jarak Mataram-Batavia jauh ditambah keterbatasan logistik serangan ini gagal.
Serangan kedua tahun 1629 memang berhasil masuk lebih jauh ke Batavia dan menjebol benteng Hollandia. Sayang lagi-lagi karena masalah logistik serangan kedua pun mengalami kegagalan. Pasukan Mataram tak bisa melangkah lebih jauh lagi akibat minimnya logistik. Namun serangan kedua masih lebih baik karena berhasil membunuh Gubernur Jenderal J.P. Coen. Hingga akhir hayatnya Sultan Agung belum berhasil menaklukkan Batavia. Adapun penerusnya justru tak lebih baik. Malah diantaranya sampai bekerjasama dengan VOC.
Karena pernah meninggalkan jejak di Batavia lewat dua kali serangannya, peninggalan Sultan Agung akhirnya ditaruh di Museum Fatahillah. Peninggalan itu berupa benda yang menyerupai mimbar masjid (mihrab).
Leave a Reply